Kalau dicermati isi dari berita, opini dan komentar di media online tentang keadaan negeri ini, terlihat sangat didominasi oleh berita, opini, dan komentar yang berbau negatif. Sedikit sekali berita positif seperti berita suatu prestasi yang membanggakan Indonesia. Berita dan opini yang berkembang, lebih banyak mengarah pada kegagalan, kekalahan, dan kebobrokan. Sehingga masyarakat menanggapinya dengan hujatan, keluhan, frustasi, dan keprihatinan terhadap situasi yang sedang terjadi. Dan kelihatannya, orang-orang malah senang membahas berita seperti ini.
Hampir semua sektor kehidupan, pasti ada saja berita dan opini yang tidak sesuai dengan harapan. Mulai dari kondisi korupsi, politik, hukum, pendidikan, ekonomi sampai ke kondisi pertanian, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur. Hampir semuanya berisi berita negatif yang berujung pada hujatan dan keluhan. Keluhan demi keluhan dari masyarakat, terlihat lebih sering mengarah pada suatu titik, yaitu "Pemerintah yang berkuasa". Kalau diambil kesimpulannya, sebagian besar masyarakat menganggap semua ketidak-beresan ini adalah salahnya pemerintah. Pandangan seperti ini memang tidak sepenuhnya salah, dikarenakan saat ini kinerja pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya memang belum memuaskan atau bisa dianggap belum berhasil mengelola negeri ini dengan baik.
Namun pertanyaannya, "Apakah keluhan-keluhan dan hujatan yang deras dan bertubi-tubi selama ini, bisa menyelesaikan masalah? Apakah kita hanya bisa mengeluh, tanpa ikut berbuat dan berpartisipasi untuk memperbaiki?". Kalau menurut saya, malah semakin sering dikeluhkan dan dihujat, malah semakin menjadi-jadi apa yang dikeluhkan itu, seperti halnya fenomena korupsi yang merajalela di negeri ini.
Dari gambaran fakta di atas, dapat penulis tarik kesimpulan kalau rakyat, masyarakat, atau penduduk saat ini lebih banyak yang menganggap dan menempatkan dirinya sebagai objek dari pemerintah yang berkuasa. Padahal seharusnya selain menjadi objek, rakyat juga harus bertindak sebagai subjek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada sistem pemerintahan negara demokrasi ini. Seperti gambaran ulasan berikut di Penduduk adalah Subjek dan Objek Pembangunan.
Kita hidup saat ini, bukanlah di zaman penjajahan, sistem pemerintahan saat ini bukanlah otoriter atau sistem kerajaan, tapi sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan demokrasi kerakyatan. Sejatinya, pemerintah bukanlah penguasa yang "maha segala-galanya, "maha kuasa", "maha pengasih", "maha penyayang", "maha menentukan", "maha agung", "maha adil" dan "maha-maha" lainnya. Mereka hanyalah kumpulan manusia yang merupakan bagian dari kita-kita juga sebagai rakyat, dimana saat ini mereka sedang berkecimpung dalam mengelola negara untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat kepada mereka.
Kalau di analogikan posisi pemerintah dan masyarakat dengan prinsip hulu-hilir, pemerintah hanyalah kumpulan orang-orang yang saat ini sedang berada di hulu kebijakan, mereka awalnya juga berasal dari hilir seperti kita-kita. Suatu saat mereka bisa ke hilir lagi. Sebaliknya kita-kita yang sekarang berada di hilir, bisa saja besok, lusa atau suatu saat nanti akan berangkat menuju hulu dan berdiam di hulu. Begitu seterusnya dan begitu sebaliknya.
Oleh karena itu, lebih baik kita sebagai rakyat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kalau terjadi masalah di hulu dan hilir, maka kita yang berada di hilir ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kalau perlu kita bersatu dan datang atau jemput bola ke hulu untuk menawarkan bantuan dalam menyelesaikan masalah di hulu dan hilir itu, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kita ajak mereka ke jalan yang benar, kita ajak mereka bersatu dan bergandengan tangan untuk kebaikan bersama. Tidak mungkin mereka menolak bantuan demi dan untuk kebaikan bersama. Maka dari itu, marilah kita (rakyat) berpartisipasi aktif dan positif sebagai subjek, bukan hanya objek dalam pembangunan!.
Begitu juga dengan pemerintah atau penyelenggara negara, sebaiknya selalu libatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hendaknya setiap kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara negara (pemerintahan), selalu berorientasi kepada manfaat buat rakyat, jangan hanya berorientasi kepada proyek yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok dari oknum penyelenggara pemerintahan tersebut, seperti gambaran uraian penulis berikut di Mengubah Paradigma Dari Program Pembangunan Berorientasi Proyek, kepada Program Berorientasi Manfaat bagi Rakyat.
Ilustrasi gambar dari: isolapos.com
