
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012, akhirnya batal, karena gencarnya penolakan dari berbagai pihak, terutama demonstran dan beberapa fraksi di DPR. Melalui sidang yang berjalan alot pada tanggal 30 sampai 31 Maret dinihari di DPR, akhirnya pimpinan sidang pada Rapat Paripurna DPR memutuskan membatalkan kenaikan BBM dengan opsi kalau terjadi kenaikan atau penurunan harga minyak dunia melebihi angka 15%, maka pemerintah diberi kewenangan untuk menyesuaikan harga BBM.
Hikmah yang bisa dipetik dari proses perencanaan kenaikan harga BBM tersebut adalah, sebaiknya kedepannya pemerintah,DPR dan politisi, lebih peka, lebih cerdas, dan lebih sensitif lagi dalam melihat dan mendengar aspirasi rakyat dan konstelasi yang berkembang di tengah masyarakat atas rencana kenaikan BBM tersebut. Karena kalau ditelaah dan dievaluasi, berapa energi pemerintah, DPR, dan Politisi yang terkuras dari proses tersebut? Berapa energi rakyat, beserta aparat keamanan yang terkuras dalam demonstrasi? Betapa banyaknya perusahaan, rakyat, dan pihak-pihak lain yang rugi akibat dampak dari demonstrasi tersebut? Hal itu semua, pasti juga merugikan Negara secara umum.
Tidak hanya sampai disitu, perjalanan rencana kenaikan BBM tersebut, ternyata berdampak pula terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat dari berbagai aksi spekulasi oleh beberapa pedagang nakal yang menimbum BBM sebelum terjadi kenaikan, seperti ulasan di Oknum Pedagang Menimbun BBM. Begitu juga dengan dampak yang dicemaskan oleh sebagian besar masyarakat dari kenaikan BBM tersebut terhadap melonjaknya harga-harga barang dan kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, seperti ulasan di Kenaikan BBM dan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat . Namun ternyata, walaupun BBM tidak jadi naik, harga-harga barang dan sembako di beberapa wilayah pun tetap naik, atau dinaikkan oleh oknum pedagang. Hal ini jelas-jelas merugikan rakyat secara sosial dan ekonomi.
Oleh karena itu kedepannya, sebaiknya Pemerintah, politisi, dan wakil rakyat, harus lebih bijak dan lebih arif lagi dalam merencanakan atau mengambil sebuah kebijakan, agar tidak terulang lagi seperti kejadian dalam uraian di atas. Tentu saja hal itu bisa terwujud kalau pemerintah dan wakil rakyat selalu merakyat dalam setiap pekerjaannya.
Dan bagi rakyat, sebaiknya kita sebagai rakyat, memahami dengan bijak setiap langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, jangan gampang terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan, memprovokasi, dan tidak jelas sumbernya. Karena kita sebagai rakyat disamping objek dari pembangunan, juga merupakan subjek atau pelaku yang ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, seperti ulasan di Rakyat adalah Subjek dan Objek Pembangunan. Sehingga fungsi demokrasi bisa berjalan dengan baik, dan seperti itulah pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya.
Ilustrasi gambar dari: salam-online.com









Comments
RSS feed for comments to this post