JAKARTA – Panitia Kerja Mafia Pulsa Komisi I DPR menduga ada hubungan multilateral antara operator telepon seluler, content provider nakal dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Sebab, operator pasti tahu apa isi pesan yang ujung-ujungnya menyedot pulsa konsumen.
“Saya kira ini hubungan bilateral antara operator dengan provider atau hubungan multilateral dengan BRTI. Meski BRTI sudah mengeluarkan peraturan, akan tetapi hubungan antara operator dengan provider tidak bisa dipisahkan. Apa yang dari provider pasti diketahui oleh operator. Masak operator tidak tahu,” kata anggota Panja Mafia Pulsa Max Sopacua di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Jumat (21/10).
Menurutnya, dengan memanggil semua pihak maka akan ketahuan siapa saja yang ikut bermain. Terlebih BRTI sudah melaporkan beberapa provider dan operator yang nakal ke kepolisian. “Dalam panja akan terlihat bagaimana modus pengurasan pulsa berjalan. Panja juga akan dilaksanakan secara transparan. Kita sudah panggil BRTI, operator, provider dan semua yang terkait,” tukasnya.
Hal itu dilakukan karena korban yang dirugikan sangat banyak. Diketahui, pengguna telepon genggam di Indonesia mencapai 150 juta orang. Sementara, 98 persennya adalah pengguna pra bayar. Jumlah tersebut adalah lahan yang rawan disalahgunakan.
“Hitung saja bila pulsa berkurang Rp 2000 per hari kali jumlah konsumen. Saat ini, tim panja sudah terbentuk dan siap melaksanakan tugas,” ujarnya. Selain itu, panja juga akan membahas persoalan dihapusnya ring back tone. Sebab penghapusan itu dikeluhkan oleh sejumlah artis yang kehilangan pendapatannya.
“Kita tidak menutup mata atau tidak peduli dengan urusan perut para artis. Tapi marilah kita sama-sama membenahi agar tidak ada keluhan dari rakyat kecil. Sebab, bila hal itu didiamkan, maka seorang tukang ojek atau pedagang asongan tentu akan menjerit bila tiba-tiba kehilangan pulsa,” tuturnya.(H28,J22)
