Semenjak zaman Reformasi, "Masih adakah nama-nama besar sosok, tokoh, politisi dan diplomat Indonesia yang terkenal ahli sebagai utusan atau wakil bangsa untuk menyelesaikan urusan-urusan kepentingan bangsa menyangkut urusan luar negeri, maupun dalam negeri?". Dimana, tokoh tersebut disegani oleh bangsa-bangsa di luar negeri karena kepiawaiannya dan dihormati di dalam negeri karena keahliannya dan sikap ksatrianya dalam membela kepentingan bangsa dan telah mengharumkan nama bangsa.
Sepertinya, sudah sangat jarang terdengar dan mungkin sudah sangat langka. Kelangkaan ini dapat terlihat dari hasil diplomasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut urusan-urusan atau permasalahan dengan negara lain yang kebanyakan melahirkan kesepakatan yang tidak berimbang, atau merugikan kepentingan dalam negeri.
Sebut saja masalah perbatasan dengan negara tetangga kita, pencaplokan merek dagang serta budaya dan seni milik bangsa, maupun kebijakan perdagangan antar bangsa yang selalu merugikan kepentingan dalam negeri. Ditambah masalah pelecehan warga negara kita yang bekerja diluar negeri yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak oleh pemerintah. Atau kebijakan yang merugikan dari pemerintah terhadap aturan bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Masalah terbaru saat ini yang terasa melecehkan kita semua sebagai warga negara Indonesia adalah, pencemaran Laut Timor karena meledaknya sumur minyak Montara di perairan perbatasan Australia, 21 Agustus 2009 lalu, yang dikelola oleh PTTEP Australasia asal Thailand. Seperti yang diberitakan KOMPAS.com Kamis, 4 Agustus 2011 di SINI .
Dari pemberitaan itu, awalnya PTTEP Australasia asal Thailand itu, menyepakati bantuan kemanusiaan bagi daerah yang menjadi korban pencemaran di NTT senilai 3 juta dolar AS atau RP. 25,5 milyar. Namun tiba-tiba pihak PTTEP tersebut membatalkan rencana bantuan itu secara sepihak. Padahal nilai 3 juta dolar AS tersebut, hanyalah bantuan kemanusiaan.
Seharus Indonesia menuntut ganti rugi dengan jumlah yang jauh lebih besar akibat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas PTTEP tersebut terhadap daerah Laut Timor di NTT. Namun faktanya, jangankan ganti rugi, bantuan kemanusiaan yang sudah dijanjikan oleh PTTEP senilai 3 juta dolar AS tersebut saja, telah dibatalkan secara sepihak akibat lemahnya diplomasi dari pemerintah Indonesia.
Pertanyaan kita sebagai warga negara Indonesia. "Kemana negosiator-negosiator ulung bangsa saat ini? Masih adakah politisi dan diplomat ulung yang bisa memperjuangkan hak-hak dan kepentingan bangsa? Kenapa gampang sekali diaduk-aduk dan dikocok-kocok oleh bangsa lain? Kenapa poliitisi kita cuma pintar dan beraninya cuma ribut-ribut dengan sesama saudara sebangsa dan setanah air? Kenapa cuma beraninya kepada rakyatnya sendiri?".
Kemana generasi penerus Sutan Sjahrir yang diakui sebagai negosiator ulung terbaik dunia? Kemana dan dimana Ir. Soekarno dan H Agus Salim "muda" Indonesia saat ini?.
Sumber: KOMPAS.com
